BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggelontor anggaran Rp 6,4 miliar untuk penanganan stunting di ibu kota Jawa tengah. Anggaran tersebut diporsikan di dua dinas yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan.
Kepala Dinkes Kota Semarang, Moh Abdul Hakam menyebutkan, sebanyak Rp 3 miliar dianggarkan melalui Dinkes untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita stunting. Program PMT sudah dilakukan pada Maret dan Apil lalu. Sedangkan sisanya, Rp 3,4 miliar dianggarkan melalui Dinas Ketahanan Pangan berupa pemberian susu yang kegiatannya berlangsung selama sepuluh bulan.
“Di tempat kami anggaran sudah habis. Akhirnya, pemkot yang diinisiasi oleh Forum Kota Sehat bikin gerakan Si Bening (Semua Bergerak Menangani Stunting). Siapapun boleh jadi orang tua asuh yang memberikan tambahan makanan dengan fokus atensi anak usia dua tahun ke bawah. Yang usia dua ke atas juga tetap dapat atensi,” terang Hakam, Minggu (21/08/2022).
Lebih lanjut, Hakam mengatakan, kasus stunting tidak hanya disebabkan karena nutrisi yang kurang namun juga faktor lingkungan, misalnya samitasi lingkungan, tata ruang, kepadatan penduduk, hingga tinvkat kekumuhan. Maka, pihaknya bekerjasama dengan stakeholder lain untuk penanganan hal tersebut antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Penataan Ruang (Distaru), dan PDAM.
“Kalau hanya fokus di PMT, kami hanya dapat 30 persen. Yang 70 eprsen juga tetap jadi atensi kami. Misalnya, PDAM sampling sumber-sumber air, ternyata didapatkan air mengandung coliform. Maka, tiap bulan perlu kami lakukan pengecekan,” jelasnya.
Menurut Hakam, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan stuntinh sudah mulai membuahkam hasil yang baik. Terbukti, pada awal 2022, angka stunting di Kota Semarang tercatat 3,13 persen. Pada Juli lalu, angka stunting sudsh turun 1,36 persen. Jumlah bayi yang dilakukan operasi timbang sudah hampir 100 persen atau mencapai angka 98 ribu.
(ZBP)
