BIMATA.ID, Jatim – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menemui Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), Miftachul Akhyar, di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin, 21 Februari 2022.
Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla memaparkan alasan upayanya untuk memperjuangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar nol persen.
“Mohon doanya kiai, karena demokrasi kita saat ini perlu dikoreksi. Harus ada perbaikan fundamental yang dimulai dari hulunya,” katanya, didampingi Wakil Ketua Tanfidziyah NU Jatim, Moh Ma’ruf Syah dan Ketua KONI Jatim, Muhammad Nabil.
La Nyalla menerangkan, sistem demokrasi Indonesia mengalami perubahan fundamental sejak amandemen konstitusi pada 1999-2002. Sejak amandemen sebanyak empat kali itu, keputusan kepemimpinan diserahkan kepada mekanisme suara terbanyak (voting).
Senada dengan La Nyalla, Miftachul menyampaikan, sistem pemilihan berdasarkan suara terbanyak bukan napas asli sistem demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ia menyebut, mekanisme pemilihan di NU dikenal istilah yang disebut ahlul halli wal aqdi (AHWA).
“Sistem AHWA adalah mekanisme yang diterapkan untuk memilih Rais Aam NU yang diusulkan oleh warga Nahdliyin. Jadi, mekanisme itu berdasarkan musyawarah mufakat,” ujarnya.
AHWA beranggotakan sembilan ulama NU utama yang dipilih dengan kriteria berakidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara’, zuhud, bersikap adil, berilmu (alim), integritas moral, tawadlu, berpengaruh, dan mampu memimpin.
Sembilan ulama utama yang menjadi Anggota AHWA tersebut diusulkan oleh 505 Pengurus Cabang (PC) dan 35 Pengurus Wilayah (PW) NU se-Indonesia pada Muktamar ke-33 NU.
“Masing-masing wilayah dan cabang mengusulkan sembilan nama kiai khos. Usulan nama-nama tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh panitia,” tandas Miftachul.
Wacana untuk menggunakan metode itu lantaran kekhawatiran akan adanya politik praktis, serta ditunggangi pihak eksternal di tubuh NU apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung.
[MBN]
