BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengungkapkan, Vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah yang menyasar masyarakat umum, mengalami kesulitan dalam ketersediaan data kependudukan masih sangat minim
“Karena itu, kami menyerukan agar pemerintah menggunakan program vaksinasi Covid-19 sebagai momentum untuk secara serius membenahi data kependudukan,” kata Hamid, Jumat (03/09/2021).
Data penyandang disabilitas yang ada di berbagai lembaga pemerintah juga bisa berbeda-beda dan entah data mana yang lebih akurat. Jika merujuk pada Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPD) Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas yang terekam per 13 Januari 2021 mencapai 209.604 orang. Namun, Kementerian Kesehatan menargetkan jumlah penyandang disabilitas yang akan menerima vaksin hingga akhir tahun ini mencapai 564.000 orang. Terdapat perbedaan yang cukup jauh, selisih 354.396 jiwa.
Salah satu pendiri Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Buyung Ridwan Tanjung menilai, data dari pemerintah biasanya adalah data lama, yang digunakan berulang kali ketika ada program untuk disabilitas, tanpa ada upaya memperbarui apakah seseorang telah meninggal atau pindah domisili.
“Karena itu, kami mengumpulkan data dari komunitas, yang secara langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas, orang per orang. Menurut pengalaman kami, data dari komunitas lebih mewakili situasi riil di lapangan,” kata Buyung.
(ZBP)
