BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan menghambat proses penegakan hukum maupun penguatan regulasi di kementeriannya. Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa memerlukan anggaran besar.
“Enggak terganggu. Banyak hal yang sebenarnya bisa kami lakukan tanpa anggaran besar,” kata Yusril saat menghadiri Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Pembersihan Sungai Cidepit di Bogor
Yusril juga mengungkapkan bahwa kementerian yang dipimpinnya memiliki anggaran lebih kecil dibandingkan dengan kementerian koordinator lainnya. Meski demikian, ia menekankan bahwa efektivitas kerja tetap bisa terjaga meskipun dana yang tersedia terbatas.
“Kalau dibandingkan dengan kementerian koordinator lain, anggaran kami memang sangat kecil. Tapi banyak hal yang tetap bisa kami jalankan, karena koordinasi dan rapat-rapat tidak selalu membutuhkan biaya besar,” jelasnya.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp325 miliar. Sejumlah kementerian dan lembaga telah mengambil langkah-langkah efisiensi, seperti mengurangi pemakaian listrik di siang hari, membatasi penggunaan AC, serta menekan konsumsi air untuk menghemat anggaran.
Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menandatangani instruksi tersebut pada 22 Januari 2025 sebagai bagian dari strategi pengendalian pengeluaran dalam implementasi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
