BIMATA.ID JAKARTA Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan, hak angket di Dewan Perawakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjadi solusi untuk mengungkapkan berbagai kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia mengatakan, saat ini, rakyat tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Adian saat menjadi pembicara pada dialog spesial “Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap” yang ditayangkan stasiun televisi iNews, Selasa (20/2/2024).
Caleg dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan, bahwa sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Berbagai dugaan kecurangan itu telah ditemukan rakyat dan partai politik (parpol), hanya saja bingung akan dilaporkan ke lembaga mana.
“Kecurangan itu tidak bisa hanya dilihat di angka-angka. Rakyat bingung. Parpol bingung. Ketemu kecurangan pemilu. Ngadu ke mana? MK ada pamannya. Lalu ke mana? Mau tidak mau pilihannya hak angket. Jika KPU, Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 atau Sirekap dan MK sudah tak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya percaya dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati loh itu. Hati-hati,” lanjutnya.
Selain Adian, narasumber lain pada dialog itu adalah Refly Harun dari Dewan Pakar Timnas AMIN, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Maman Abdurrahman, akademisi Rocky Gerung, pengamat politik M Qodari, dan Ketua CISSReC Pratama Persadha.
Adian yang dikenal sebagai aktivis 1998 menegaskan, bahwa bahwa parlemen (DPR) harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya, apakah salah atau tidak.
Parlemen, ujarnya, harus bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran rupiah yang diteken dalam APBN.
(W2)
