BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, memberikan dukungannya terhadap upaya optimalisasi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebuah program yang sedang diterapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Namun, dalam konteks ini, Nurul Arifin juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan data pribadi.
“Melalui koordinasi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa integrasi NPWP dan NIK berlangsung secara berkelanjutan, dan Pemerintah perlu memastikan keamanan data pribadi masyarakat,” kata Nurul Arifin kepada media, Rabu (01/11/2023).
Baca Juga : Demokrat Janji Bakal Maksimalkan Dukungan Buat Prabowo-Gibran di Jatim
Menurut rencana yang diungkapkan oleh Nurul, semua transaksi perpajakan akan menggunakan NIK sebagai identifikasi tunggal mulai dari tanggal 1 Januari 2024. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua individu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan dikenai pajak. Pajak hanya akan dikenakan pada mereka yang memiliki pendapatan melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa integrasi NIK-NPWP telah mencapai 82 persen. Percepatan untuk mencapai 100 persen diharapkan akan selesai pada Januari 2024, sebagai langkah menuju penggunaan satu nomor identitas tunggal untuk berbagai keperluan, termasuk perpajakan.
Lebih lanjut, Nurul Arifin menjelaskan bahwa upaya ini didasarkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Dengan peraturan ini, hanya wajib pajak dengan penghasilan di atas ambang batas PTKP, yaitu sebesar Rp 54 juta per tahun atau di atas Rp 4,5 juta per bulan, yang akan dikenakan pajak.
Nurul juga mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam integrasi data yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, ia menekankan perlunya sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran data pribadi dalam konteks program integrasi satu nomor identitas tunggal.
Simak Juga : Prabowo Kenang Pernah Ditangani dr. H Sadjiman Semasa Taruna
“Peristiwa kebocoran data pribadi masih menjadi perhatian serius Pemerintah, dan langkah-langkah khusus harus diambil untuk mengatasi hal ini. Integrasi ini tidak boleh merugikan masyarakat dengan mengungkapkan seluruh data pribadi dalam satu akses,” ujar anggota Komisi DPR yang bertanggung jawab atas urusan pertahanan, komunikasi, dan informatika.
Karena itu, Nurul Arifin menegaskan urgensi menjaga keamanan data pribadi masyarakat. “Kebocoran data pribadi adalah masalah serius yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah harus memastikan tingkat keamanan yang tinggi dalam integrasi NIK-NPWP ini, terutama dalam sektor perbankan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.
“Lebih lanjut, yang lebih berbahaya adalah jika data pribadi tersebut digunakan untuk menciptakan identitas palsu yang dapat digunakan untuk aktivitas melawan negara, seperti tindakan terorisme,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
