BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengkritisi Pemerintah terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia yang menurutnya masih jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang berkisar antara 3,6-4,3 persen. Netty menilai perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah terkait hal ini.
Pernyataan ini disampaikan Netty Netty dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, pada beberapa waktu lalu.
“Pertanyaan saya pertama, karena ternyata lulusan sekolah kita sebagian besar berasal dari SMK, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri? Apa langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk membantu lulusan SMK yang tidak melanjutkan sekolah agar dapat memperoleh pekerjaan? Kenyataannya, tidak sedikit lulusan SMK belum dapat menyesuaikan diri dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri,” ungkap Netty, dikutip dari website resmi DPR RI, Kamis (16/11).
Baca Juga : Prabowo Sambut Kehadiran Menhan Timor Leste Dalam Pertemuan ADMM
Netty juga menyoroti fakta bahwa sejak slogan ‘SMK Bisa!’ diperkenalkan bertahun-tahun yang lalu, terhitung sejak periode 2004, belum ada evaluasi yang memadai.
Oleh karena itu, sebagai solusi, ia berharap agar dilakukan evaluasi dan pembaruan, khususnya dalam bentuk pelatihan bagi para lulusan SMK.
Hal ini diharapkan dapat memberikan keterampilan khusus yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha.
Simak Juga : Prabowo Dorong Perdamaian di Pertemuan Menhan se-ASEAN dan AS
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, mengakui bahwa TPT masih tinggi akibat pemulihan sektor industri yang belum sepenuhnya tercapai.
Meskipun angka TPT sebesar 5,32 persen sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, pihaknya tetap mengakui keadaan tersebut masih tinggi dengan sekitar tujuh jutaan pengangguran di Indonesia.
Dengan tekad menurunkan angka TPT hingga lima persen pada tahun 2024, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
