Desy Ratnasari Dorong Pemerintah Perhatikan Keunikan Setiap Daerah Dalam Berikan Bantuan Pendidikan
BIMATA.ID, Brebes – Anggota Komisi X DPR RI, Desy Ratnasari, mengajukan rekomendasi kepada pemerintah agar bantuan pendidikan untuk sekolah memperhitungkan kondisi dan keunikan masing-masing daerah. Rekomendasi ini disampaikannya setelah melakukan kunjungan kerja khusus ke dua sekolah di Brebes, Jawa Tengah, di mana ia menemukan bahwa bantuan perangkat laptop belum optimal dalam penggunaannya.
“Meskipun bantuan laptop Chromebook dari pemerintah memiliki manfaat, namun aspek universalitasnya dinilai kurang efektif. Beberapa sekolah tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai, sehingga muncul kekhawatiran perangkat tersebut hilang jika disimpan di sekolah atau dibawa pulang oleh guru,” ungkap Desy dalam pernyataannya kepada media setelah melakukan tinjauan di Brebes, Senin (20/11).
Baca Juga : Prabowo Beri Kado Bantal Kucing ke Anies, Helm Sepeda ke Ganjar
Desy, yang merupakan Politisi Fraksi PAN, meminta agar pemerintah memahami dengan baik keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah.
“Kondisi lapangan terkadang menjadi kendala bagi mereka. Ketika memberikan bantuan, kita harus mempertimbangkan kebutuhan lain, seperti listrik di sekolah, keterampilan komputer guru, dan tempat penyimpanan yang aman. Selain itu, juga perlu memikirkan akses internet yang memadai,” paparnya.
“Kami mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang tidak realistis diterapkan di daerah tertentu,” lanjutnya.
Desy juga menyoroti masalah jaringan internet, di mana sekolah yang terletak di jalan utama mungkin tidak mengalami kesulitan, tetapi untuk sekolah yang jauh dari akses utama, memasang kabel wifi dapat memerlukan biaya yang fantastis.
“Ini adalah masalah yang harus diatasi bersama. Dukungan tidak hanya dari APBN, tetapi juga perlu kolaborasi dari APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatasi kendala ini,” ujarnya.
Simak Juga : Prabowo Ceritakan Kisah di Balik Joget Khasnya: Itu dari Eyang dan Ayah Saya
Desy mengingatkan bahwa beberapa kebijakan sering kali dibuat tanpa konsultasi dengan DPR, menciptakan syarat-syarat yang sulit diakses oleh komunitas tertentu.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kita harus menghindari kebijakan yang tidak realistis untuk diterapkan di daerah tertentu,” tegasnya.
Walaupun begitu, Desy tetap mengapresiasi niat baik pemerintah dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan pendidikan.
“Kami memahami bahwa niat baik tersebut ada di seluruh wilayah untuk mencerdaskan anak bangsa dan memajukan pendidikan. Namun, implementasinya bisa berbeda di wilayah-wilayah tertentu, dan hal ini harus dihadapi bersama-sama,” pungkasnya.
