BIMATA.ID, Jakarta – Masalah Myanmar menjadi pembahasan pada sesi retreat KTT ke-43 ASEAN. Salah satu kesepakatan pada KTT ASEAN adalah pengalihan keketuaan Myanmar pada 2026 ke Filipina.
ASEAN juga menyerukan deesklasi kekerasan. Mereka meminta junta tidak menargetkan warga sipil.
Bahkan Menlu RI Retno Marsudi mengatakan pada Selasa (5/9), bahwa tidak ada kemajuan signifikan pada 5 poin konsensus (5pc).
5 pc merupakan rekomendasi ASEAN yang dikeluarkan pada KTT darurat di Jakarta demi membahas krisis Myanmar. 5pc diharapkan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis.
Myanmar jatuh ke dalam krisis usai kudeta pada 2021 lalu. Kudeta berujung krisis yang menyebabkan ribuan nyawa warga Myanmar melayang. Korban jiwa mayoritas adalah warga sipil.
Apa yang dibahas pada pertemuan ASEAN di Jakarta, direspons negatif oleh junta. Penguasa Myanmar itu menyebut, tinjauan mau pun keputusan ASEAN tidak objektif dan sepihak.
Pernyataan junta disampaikan lewat media lokal Global New Light of Myanmar pada Rabu (7/9).
“Kami menyerukan agar ASEAN patuh pada ketentuan dasar dari piagam ASEAN khususnya non-intervensi urusan dalam negera negara anggota,” kata Junta Militer seperti dikutip dari AFP.
Terkait pencabutan status ketua ASEAN, jubir junta Zaw Min Tun sudah mengonfirmasi. Namun, menolak mengungkap detail.
Ini bukan pertama kali Myanmar ditangguhkan statusnya sebagai ketua ASEAN. Pada 2006 penangguhan terjadi akibat ancaman boikot dari Amerika Serikat, Uni Eropa sampai kekuatan dunia lainnya.
