BIMATA.ID, SOLO – Opini Direktur Asia Tenggara Kadin AS, Shannon Hayden yang ditulis di salah satu website AS menyebut Prabowo Subianto unggul di Pilpres 2024. Opini dari Shannon Hayden tersebut diterbitkan oleh US Chamber.
Mulanya, Shannon Hayden menyoroti manuver Prabowo yang telah mengunjungi AS untuk menandatangani kesepakatan pertahanan, mengadvokasi agenda dalam negerinya, dan melibatkan masyarakat Indonesia di Washington.
BACA JUGA: Ramalan Gus Dur Soal Prabowo Sebagai Presiden Muncul Kembali
“Menteri Pertahanan Indonesia dan calon terdepan dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto, mengunjungi Amerika Serikat pada bulan Agustus, di mana ia menandatangani kesepakatan pertahanan, mengadvokasi agenda dalam negerinya, dan melibatkan masyarakat Indonesia di Washington, DC, menjelang pemilu pada bulan Februari 2024,” tulisnya.
Akan tetapi pada tengah opini, Shannon Hayden beberapa kali menyebut jika Prabowo Subianto lebih unggul ketimbang Ganjar dan Anies di Pilpres 2023.
Kadin AS tersebut bahkan menyebut bahwa Jokowi telah memberi isyarat jika Prabowo akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinanya.
BACA JUGA: Ramalan Gus Dur Soal Prabowo Sebagai Presiden Muncul Kembali
“Lawan-lawannya termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ganjar berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, namun Prabowo memimpin koalisi yang luas dan Jokowi (yang belum memberikan dukungan resmi, namun popularitasnya mencapai 79%) telah mengisyaratkan bahwa Prabowo adalah pilihan terbaiknya untuk melanjutkan kebijakannya,” lanjut opini tersebut.
Dalam opini tersebut, Kadin AS juga menyertakan latar belakang keluarga Prabowo yang bukan orang sembarangan. Ia menulis bahwa Prabowo Subianto merupakan mantan menantu dari Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto. Selain itu, Shannon Hayden juga menyoroti peran Prabowo di militer RI. Ia menulis jika Prabowo sempat ditolak masuk ke AS karena isu pelanggaran HAM, namun larangan itu sudah dicabut.
BACA JUGA: Inilah Arti Nama Prabowo Subianto Dalam Primbon Jawa
“Prabowo sendiri bertugas di militer, naik pangkat menjadi letnan jenderal angkatan darat dan memimpin pasukan khusus Indonesia. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam peran ini mencegahnya masuk ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun, sebuah larangan yang telah dicabut dalam kapasitasnya saat ini sebagai menteri pertahanan,” pungkasnya.
