BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani mengakui bahwa, saat ini biaya politik masih terbilang tinggi.
Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
“Kami mengakui bahwa, proses demokrasi di tempat kita (biaya politik mahal) masih ada, dan itu tidak boleh terjadi,” tutur Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/06/2022).
Muzani mengaku, saat ini Partai Gerindra berupaya agar biaya politik yang mahal tersebut bisa ditekan. Apalagi, hal itu juga sesuai dengan materi dari KPK RI yang menyebut bahwa praktik semacam ini harus dicegah.
“Salah satu yang beliau ingatkan adalah sebagai sumber kepemimpinan bangsa, partai politik harus ikut mencegah itu (biaya politik mahal). Saya kira itu bagus sekali,” ucapnya.
Sebelumnya, kegiatan PCB tersebut diadakan oleh KPK RI bagi seluruh partai politik (parpol) di Indonesia. Dalam kesempatan ini, KPK RI menyampaikan sejumlah materi mulai dari penguatan integritas hingga pembahasan mandiri antikorupsi.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini menilai, kegiatan itu bermanfaat bagi pengelolaan parpol sekaligus menutup celah korupsi di lingkungan politik. Pasalnya, materi yang diutarakan sangat bermanfaat bagi pengelolaan parpol yang merupakan sumber dari kepemimpinan bangsa, baik di tingkat daerah, provinsi bahkan nasional.
Selain Partai Gerindra, sudah ada sejumlah parpol yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Adapun program PCB ini digelar mulai Mei hingga Agustus mendatang secara daring maupun tatap muka di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI.
[MBN]
