BIMATA.ID, Jakarta- Presiden Joko Widodo geram nilai impor pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga masih tinggi. Di hadapan para Menteri, Gubernur, Kepala Daerah dan Kepala Lembaga, dia menegaskan akan mencopot direktur utama di lingkungan BUMN yang masih melakukan impor.
“BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?,” kata Jokowi dalam memberikan arahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, disiarkan secara virtual, Jumat (25/3/2022).
Dia juga mengatakan, hal yang sama juga berlaku bagi para menteri.
Jika ada menteri yang menggunakan produk luar negeri, Jokowi tak pikir dua kali untuk mencopot jabatan menteri tersebut untuk digantikan dengan orang baru.
“Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah, saya itu, kayak begini enggak bisa jalan,” ujar orang nomor satu di Indonesia itu.
“Sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit,” tambahnya.
Dalam hal ini, Presiden juga meminta kepada Jaksa Agung untuk mengawasi peredaran impor di Indonesia sehingga tidak dianggap sebagai produk dalam negeri karena peran agregator.
“Saya awasi betul. Saya minta ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri karena sering di market place ada yang namanya agregator,” tegasnya.
Dia juga mengancam akan memotong dana alokasi khusus (DAK) daerah yang masih menggunakan anggaran belanja barang mereka untuk impor.
“Konsekuensinya saya sampaikan ke menteri keuangan, sudah lah kalau ada yang tidak semangat potong DAK nya. Saya potong betul,” ungkapnya.
Tak hanya akan memotong DAK, tapi Jokowi juga mengancam akan menahan pembayaran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah jika masih banyak yang melakukan impor.
“DAU nya hati-hati, saya tahan,” cetusnya.
