BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya sudah sejak lama menggelorakan kesejahteraan buruh. Hal ini, dilakukan oleh satu-satunya partai oposisi di parlemen.
“PKS sudah banyak memperjuangkan buruh melalui parlemen agar lebih sejahtera,” katanya, dalam upacara penutupan Jambore Buruh Nasional yang digelar Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, di Cikeas, Bogor, Senin (27/03/2022).
Dia menegaskan, secara konsisten PKS menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, faktaknya banyak merugikan buruh.
“PKS mendukung aspirasi buruh dalam legislasi terhadap UU Omnibus Law. Prosesnya banyak masalah dari awal,” tegas Syaikhu.
Selain itu, upaya keras PKS menentang ketentuan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan setelah peserta mencapai usia 56 tahun. Bahkan, kini aturan JHT itu dibatalkan.
“Alhamdulillah, akhirnya ketentuan tentang JHT 56 tahun dibatalkan. Kita ikut andil menyuarakan,” imbuh Syaikhu.
Oleh karenanya, Syaikhu mengajak buruh atau pekerja yang tergabung dalam PKS untuk terus menjaga optimisme. Dia memastikan, akan mengawal kesejahteraan buruh melalui jalur parlemen.
“Bila PKS menang di Pemilu besok kesejahteraan buruh akan lebih meningkat dengan banyaknya kebijakan yang akan mensejahterakan buruh di kemudian hari. Buruh saat ini sangat menderita dengan banyaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang merugikan buruh. Lahirnya UU Omnibus Law Ciptaker dan peraturan turunan semua di kritisi oleh PKS melalui jalur yang legal,” jelasnya.
Syaikhu mengemukakan, hanya PKS partai yang ada saat ini di parlemen menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh.
“Saya bangga dengan kegiatan yang dilakukan Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS. Kegiatan ini menggabungkan tiga hal, peningkatan fisik, rohani, dan pengetahuan sekaligus,” ujarnya.
[MBN]
