MPR: TWK Mestinya Bukan Jadi Penentu Kelulusan
BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin munculnya kegaduhan akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
Menurut Syarief Hasan meski pelaksanaan TWK merupakan sesuatu yang wajar, dan tidak perlu diributkan, tetapi hasil TWK mestinya bukan menjadi penentu kelulusan pegawai KPK menjadi ASN.
Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN”, kerja sama Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI di Media Center MPR DPR RI, Senayan, Senin (7/6/2021).
“Mestinya ada scoring yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki integritas dan loyalitas serta pendidikan baik, malah tidak diangkat menjadi ASN karena tidak lulus TWK,” kata Syarief Hasan.
Syarief Hasan pun mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai KPK apakah didahului dengan sosialisasi wawasan kebangsaan atau tidak.
Seperti dalam sekolah formal, semestinya setelah dilakukan pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian. Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan.
“Kalau belum ada sosialisasi, ya tidak fair dong. Ada ujian, tapi belum ada sosialisasinya,” ujarnya.
Sedangkan Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin merasa aneh saat orang meributkan masalah tes wawasan kebangsaan.
Menurutnya, tes wawasan kebangsaan itu sesuatu yang fundamental, penting, dan hakiki bagi bangsa Indonesia.
Yanuar pun makin bingung karena masalah tes wawasan kebangsaan diributkan sekarang, ketika berkaitan dengan pegawai KPK.
“ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya,” ujar Yanuar.
