Vaksin Covid-19, SAPMA PP Sarankan Menkes dan Menteri BUMN Disuntik Duluan
BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang bisa digunakan di Indonesia. Salah satunya buatan Sinovac yang masih membutuhkan pengembangan serta izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Terkait hal itu, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) mengapresiasi upaya Pemerintah untuk lebih cepat menyediakan vaksin Covid-19.
Presiden Joko Widodo pun menyatakan siap untuk menjadi bagian terdepan dalam penyuntikkan vaksin Covid-19, jika diminta oleh tim menjadi yang pertama.
“Kalau oleh tim diminta saya paling depan, saya siap,” ucap Jokowi seperti yang dikutip dari juru bicara Istana, Fadjrul Rahman, Rabu, (18/11/2020).
Menanggapi siapa yang harus pertama kali disuntik vaksin Covid-19, SAPMA PP menyarankan Jokowi untuk memerintahkan jajaran menterinya agar disuntik terlebih dahulu.
“Tapi seandainya Presiden tidak bisa, beliau bisa perintahkan Menteri Kesehatan, atau Menteri BUMN yang duluan disuntik vaksin Covid-19,” ujar Pengurus Pusat SAPMA PP yang disampaikan Bidang Litbang dan Kajian Strategis, Rama Setiahadi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12/2020).
Hal ini, kata Rama, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana kapasitas Menteri Kesehatan yang mempunyai kebijakan secara regulasi maupun sebagai garda terdepan dalam meyakinkan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Di sisi lain, kapasitas Menteri BUMN juga harus berani memberanikan diri untuk berinisiatif disuntik vaksin Covid-19. Karena berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pihak yang dipercaya oleh Presiden mengurusi pembelian vaksin,” ucap Rama.
Saat ini PT Bio Farma tengah melakukan uji klinis tahap III untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China. Untuk melakukan pengujian tersebut, Bio Farma mencari 1.620 relawan yang mau disuntikkan vaksin tersebut ke dalam tubuhnya, Menteri BUMN Erick Thohir enggan untuk menjadi relawan suntik vaksin dengan alasan tidak etis.
“Enggak etis kalau saya (ikut jadi relawan), lebih baik relawan yang memang sesuai prototype yang sedang dicari,” kata Erick, Jumat (7/8/2020) lalu.
Sampai saat ini proses vaksinasi belum mendapatkan izin dari BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 1.2 juta dosis vaksin tersebut belum bisa digunakan.
Serangkaian proses uji terlebih dahulu tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memastikan aspek mutu, keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin tersebut.
Nantinya, prioritas vaksin tersebut ditujukan untuk tenaga kesehatan dan petugas layanan publik yang sudah diatur secara teknis oleh Kementerian Kesehatan.
“Namun, hingga kini masih ada kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keamanan vaksin tersebut, yang lantas membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi,” pungkas Rama.
