BIMATA.ID, Jakarta – Presidium sekaligus Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, menanggapi sindiran para pihak yang menyinggung soal KAMI.
Din menyayangkan, kritikan KAMI terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tidak ditanggapi secara substansi.
“KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi, tapi berkelit menyerang pribadi dan mengalihkan opini?,” tuturnya, Kamis (27/8/2020).
Kemudian, Din berbicara soal politik oligarki, dimana tidak ada lagi demokrasi sejati dalam partai politik (Parpol). Imbasnya, DPR RI dikendalikan oleh oligarki itu sendiri.
“Seyogyanya mereka menjawab, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik, yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik, karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya, DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?,” ucapnya.
Lalu, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ini menyinggung soal politik dinasti yang menghalangi orang-orang berkualitas untuk maju dan membuat demokrasi di Indonesia tercederai.
“Tidak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti, yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?,” pungkasnya.
“Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu,” tambahnya.
Din menegaskan, bahwa KAMI menanti tanggapan substantif, bukan pengalihan. KAMI pun siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran.
“Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elit apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani, karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi,” tegasnya.
[MBN]
