BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menekankan upaya penyelesaian konflik bersenjata di Papua harus menggunakan pendekatan politik. Hal ini dikarenakan pendekatan keamanan justru menelan banyak korban.
“Konflik bersenjata di Papua antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat keamanan, tentu saja ini memerlukan pendekatan yang lebih strategis, bukan saja pendekatan keamanan. Tapi, memang memerlukan pendekatan politik untuk membangun kepercayaan dan dialog di antara para pihak yang bersenjata,” tuturnya, Kamis (06/04/2023).
Dalam pengamatan Komnas HAM, sejauh ini masyarakat sipil yang tak tahu apa-apa kerap menjadi korban. Maka dari itu, jika ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan pendekatan keamanan, maka perlu dilakukan evaluasi.
Baca juga: Kelakar Prabowo Saat Dikunjungi Yusril Ihza: Kalau PBB Enggak Dukung Saya, Kebangetan!
“Karena penyelesaian pendekatan keamanan, apalagi pendekatan bersenjata itu dalam pengamatan Komnas HAM dari peristiwa-peristiwa yang terjadi justru sering menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Jadi, memang kedua belah pihak dalam konteksnya KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan aparat keamanan perlu mengevaluasi lagi pendekatan-pendekatan keamanan atau gerakan-gerakan bersenjata yang dilakukan,” pungkas Atnike.
Atnike menjelaskan, yang tak kalah penting juga pendekatan diplomasi. Mengingat, belum lama ini ada kejadian kekerasan penyanderaan seorang Pilot Susi Air yang hingga kini masih ditawan KKB.
“Lalu ada konflik-konflik lain yang juga berbeda, dikatakan kekerasan, misalnya penyanderaan yang terjadi, itu bahkan memerlukan pendekatan diplomasi yang lebih kompleks lagi dalam menangani warga negara lain di wilayah teritori Indonesia,” sambungnya.
Lihat juga: Iwan Bule Nyatakan Dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024
Secara keseluruhan, Komnas HAM telah mendorong dan akan terus mendorong salah satu cara untuk mencegah kekerasan di bumi Cendrawasih yang lebih luas ditambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat adalah justru melalui penegakkan hukum, seperti pengadilan dan pemulihan para korban agar masyarakat tidak mudah terpicu oleh kekerasan.
Jadi ketika muncul suatu masalah, tidak mudah untuk menggunakan kekerasan dalam merespons berbagai isu seperti penculikan ataupun isu kekerasan lainnya.
Maka dari itu, hal tersebut membutuhkan berbagai pihak duduk bersama. Terkhusus ini harus dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, Komnas HAM, sekretariat komnas HAM di Papua, kelompok-kelompok masyarakat di Papua, seperti kelompok agama dan kelompok persukuan.
Simak juga: Diendorse Jokowi Ke Sana Ke Mari, Pengamat: Presiden 2024 Jatah Prabowo
“Betapa pentingnya peran pemerintah daerah, apalagi adanya pemekaran di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) juga dapat bekerja secara efektif untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Seperti permasalahan ekonomi hingga sentimen sosial,” ucap Atnike.
[MBN]
