BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa selama ini BPJS Kesehatan terus dibebani pengobatan bagi masyarakat yang mampu. Menurutnya untuk masyarakat yang mampu diharapkan untuk membayar sendiri melalui asuransi swasta.
Dia menegaskan bahwa pembiayaan BPJS Kesehatan hanya diprioritaskan untuk masyarakat yang memang tidak mampu.
“Ini agar tidak semua beban ditanggung oleh BPJS khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu, Sehingga pembiayaan BPJS Kesehatan bisa kita prioritaskan ke masyarakat yang tidak mampu,” kata Budi, Rabu (23/11/2022).
Oleh karena itu, pihaknya akan membentuk BPJS tersendiri untuk peserta dari golongan menengah ke atas atau yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya. “Implementasi kebutuhan dari kesehatan dan juga tarif JKN yang kita harapkan di akhir tahun ini sudah dikeluarkan keputusannya,” terang dia.
Budi menyampaikan, untuk mengetahui peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat yang mampu sebenarnya cukup mudah, yakni dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau juga bisa dilihat dari limit kartu kredit peserta tersebut.
“Saya sendiri memang belum sempat banyak mengurus ke BPJS, tapi saya sendir nanti mau ngomong ke Pak Gufron (selaku direktur Utama BPJS Kesehatan) 1000 orang yang paling besar di BPJS saya mau tarik datanya. Saya mau lihat PLN-nya berapa VA sudah di atas 6.600, ya pasti itu adalah orang yang salah,”pungkasnya.
Dirinya berharap, dengan begitu tidak mengurangi layanan ke masyarakat, tapi dapat secara adil yang yang dikeluarkan oleh negara itu benar-benar untuk masyarakat yang miskin bukan masyarakat yang kaya.
“BPJS sudah benar-benar bisa mengcover seluruh masyarakat Indonesia sustainable,”tutupnya.
(ZBP)
