BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta agar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menjaga lisannya.
Hal itu merujuk aksi demo PP di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada hari ini, Kamis, 25 November 2021, yang menuntut permintaan maaf Junimart.
“Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman, dalam mengeluarkan statement harus terukur dan tidak boleh menyinggung suatu organisasi kelompok atau siapapun lah,” ungkap Bamsoet, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021).
Demo tersebut, buntut dari pernyataan Junimart yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) menertibkan organisasi massa (ormas) yang kerap membuat terlibat bentrok. Pernyataan ini membuat PP sakit hati dan berujung menggelar demo.
Bamsoet juga meminta, agar PP tidak terus-menerus menimpali pernyataan Junimart. Kedua pihak diminta saling menghargai ke depannya.
“Sehingga, kita harapkan ada rasa saling menghormati dari kita semua. Menurut saya, semua peristiwa akan memberikan pembelajaran bagi semuanya,” imbuh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) VII ini tidak mau insiden tersebut kembali terjadi. Anggota PP dan Junimart harus berdamai setelah permintaan maaf dilayangkan.
“Saya berharap, kawan-kawan, adik-adik saya di Pemuda Pancasila bisa menyelesaikan dengan baik, tentu dengan komitmen perdamaian yang tidak boleh lagi diulangi,” jelas Bamsoet.
Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta, agar PP tidak menjadi contoh buruk di kalangan masyarakat.
“Sekaligus memberikan pesan pada publik dan masyarakat lain bahwa kita hidup saling menghargai,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, melontarkan pernyataan yang bikin kaget publik. Dia meminta, agar Kemendagri RI mencabut izin ormas yang membuat gaduh, serta bikin warga tidak nyaman.
Diketahui, baru-baru ini ormas PP dan Forum Betawi Rempug (FBR) terlibat bentrok di beberapa wilayah, yakni Jakarta Barat, Bekasi, dan Tangerang. Peristiwa itu memakan korban.
Junimart menyebut, Kemendagri RI tidak perlu memperpanjang dan bahkan bisa mencabut izin ormas yang membuat keresahan di masyarakat.
“Pencabutan izin atas ormas dianggap sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri, apabila ormas tersebut sudah diberi peringatan tetapi masih menciptakan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
[MBN]
