BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong Pemerintah RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengevaluasi setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
“Mendorong Pemerintah bersama KPU dan Bawaslu dapat mengevaluasi setiap tahapan Pilkada 2020. Khususnya tahapan kampanye serta mempertimbangkan secara matang pelaksanaan Pilkada 2020. Apabila masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran,” ujar Bamsoet, melalui keterangannya, di Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Dengan demikian, Pemerintah RI bersama KPU RI dapat segera mengambil kebijakan yang baik dan efektif. Hal ini Untuk mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Mengingat, Pilkada 2020 harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Serta harus tetap berjalan sesuai azas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil),” imbuh Bamsoet.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mendorong KPU RI bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk memperhatikan permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait penindakan tegas terhadap peserta Pilkada yang melakukan pelanggaran.
“Khususnya kepada jajaran penyelenggara yang melanggar aturan, sebab apabila penyelenggara melakukan pelanggaran seperti terlibat politik transaksional, maka akan timbul konflik kepentingan karena sudah tidak ada unsur kepercayaan lagi terhadap penyelenggara,” urai Bamsoet.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah VII ini juga mendorong Bawaslu RI dan aparat keamanan untuk meningkatkan tugas pengawasan terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, khususnya di masa kampanye.
“Sebab, masih terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada dapat mengancam keselamatan publik dan kualitas Pilkada 2020,” tutur Bamsoet.
[MBN]
