BIMATA.ID JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyampaikan seruan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait berbagai ketimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap Jokowi yang terang-terangan menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak menjadi akar dari berbagai ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
Selain intimidasi aparat terhadap rakyat yang berbeda pilihan politik, lanjutnya, pemerintah bersikap tidak adil dalam pembagian bantuan sosial (Bansos) beras.
PDI Perjuangan menilai, pembagian bansos beras yang terfokus di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung sarat indikasi untuk kepentingan elektoral (menjaring suara) pada Pemilu 2024.
Apalagi pembagian bansos itu dilakukan langsung oleh Jokowi, bukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
“Sepertinya Indonesia sekarang ini dikerdilkan, seolah-olah Indonesia ini hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Padahal Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah,” ujar Hasto, dalam jumpa pers di DPP PDI Perjuangan.
Hasto menyampaikan, PDI Perjuangan juga mempertanyakan posisi Tri Rismaharini selaku mensos di kabinet yang dibentuk Jokowi, terkait pembagian bansos beras.
Menurut dia, yang mengetahui data orang miskin untuk dibagikan Bansos Beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu, mekanisme pembagiannya seharusnya berada dalam koordinasi dengan Kemensos, meskipun penyalurannya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti Badan Pangan Nasional (BPN), Bulog, dan melibatkan aparat.
“Ketika Bu Risma tidak dilibatkan, maka patut dipertanyakan berdasarkan data apa pembagian bansos oleh presiden? Lagipula orang miskin itu bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Kalau begitu, jelas bansos beras dipakai untuk kepentingan elektoral,” ujar Hasto.
Dia juga menyatakan bansos beras dan BLT Pangan yang dibagikan pemerintah mendapat sorotan berbagai kalangan karena ternyata lebih besar dari dana penanganan Covid-10.
Jokowi Tidak Netral
Hasto juga menyatakan, masih ada 13 hari bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut dia, sikap tidak netral Jokowi telah mendorong gerakan masyarakat untuk juga secara terang-terangan menunjukkan aspirasi politik mereka, antara lain seperti peristiwa di Gunung Kidul, DIY, ketika masyarakat membentangkan spanduk bertuliskan dukungan kepada calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat Jokowi melakukan kunjungan ke daerah tersebut.
“Mohon Presiden Jokowi bisa menunjukkan keteladanan, semoga berkenan menyatakan sikapnya agar aparat negara bisa bersikap netral. Masih ada 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan kampanye yang jujur dan adil,” ungkap Hasto.
Dia menambahkan, PDI Perjuangan juga menyerukan agar Presiden Jokowi bisa merespon atau menyatakan sikap atas kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat di Gunung Kidul saat Jokowi berkunjung ke sana.
Menurut dia, ketika rakyat memihak, mereka memiliki hak pilih yang dijamin negara, sedangkan seorang presiden sebagai kepala negara seharusnya tidak terang-terangan menunjukkan keberpihakan karena bisa memicu ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kalau presiden mau berpihak seperti itu ya buat apa dilaksanakan pemilu, buat apa bicara demokrasi kalau pada akhirnya menjadi demokrasi yang semu,” ujar Hasto
(W2)
