BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebaiknya diterapkan ketika daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi sudah pulih sepenuhnya. Menurutnya, kebijakan ini harus dievaluasi agar tidak mempengaruhi elemen penting pembentuk PDB.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas sebelum mengejar kenaikan penerimaan pajak, mengacu pada Teori Laffer yang menyebutkan bahwa ekonomi yang kuat akan secara otomatis meningkatkan pendapatan negara. “Bukan tarif pajak dinaikkan dulu baru ekonomi tumbuh,” ujar Esther, Kamis (26/12/2024).
Esther mengusulkan agar rencana kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dipertimbangkan ulang dengan melihat situasi ekonomi terkini. Jika penilaian menunjukkan bahwa kenaikan tarif tersebut belum tepat waktu, pemerintah diharapkan berani menunda implementasi kebijakan tersebut.
Dia juga mengingatkan agar pengalaman negara lain, seperti Malaysia, dapat menjadi pelajaran. Malaysia sempat menaikkan PPN, yang kemudian memicu penurunan volume ekspor. Akhirnya, mereka memilih menurunkan kembali tarif tersebut demi memulihkan dampak buruknya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai awal 2025, sesuai UU HPP. Meski sudah disepakati dalam UU APBN 2025 bersama DPR, perubahan tarif ini tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut jika harus disesuaikan dengan realitas ekonomi.
Dalam upaya menciptakan kebijakan yang adil, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN yang lebih tinggi untuk barang-barang mewah, yang banyak dikonsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, bahan kebutuhan pokok akan tetap mendapat perlakuan khusus dengan pajak nol persen demi melindungi masyarakat kecil.
