Bimata

BI Jateng Ungkap Harga Beras Picu Kenaikan Inflasi di Jateng

BIMATA.ID, Semarang – Bank Indonesia (BI) telah mencatat harga komoditas beras yang memicu kenaikan inflasi enam kota gabungan di Jawa Tengah (Jateng) pada September 2023 sebesar 0,41 persen secara bulanan.

Menanggapi hal itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jateng, Ndari Surjaningsih menyebutkan, bahwa inflasi sebesar itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,03 persen secara bulanan.

“Capaian inflasi di Jateng pada September 2023 berada di atas angka nasional yang mencapai 0,19 persen secara bulanan.” Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jateng, Ndari Surjaningsih di Semarang, pada Selasa (03/10/2023).

Baca juga: Ahmad Muzani: Ketulusan Hati Prabowo Bikin Dukungan Partai dan Relawan Terus Mengalir

Menurutnya, Indeks Harga Konsumen (IHK) enam kota gabungan di Jateng pada September 2023 mencapai 2,49 persen secara tahunan (year on year) atau berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28 persen (yoy).

Namun, inflasi gabungan enam kota IHK di Jateng masih berada di rentang sasaran target inflasi, yaitu 3,0 plus minus 1 persen.

Selain itu, kenaikan harga beras menjadi penyumbang utama peningkatan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (mtm) pada bulan September 2023.

Lihat juga: Sudah Gandeng Cak Imin, Pemilih PKB Tetap Lebih Banyak Dukung Prabowo Dibanding Anies Baswedan

Kemudian, peningkatan harga beras terjadi seiring dengan produksi padi yang menurun akibat dampak El Nino dan pembatasan ekspor beras dari negara penghasil seperti India yang turut mendorong peningkatan harga beras dalam negeri.

Sekedar informasi, untuk menjaga inflasi berada pada rentang target, BI bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng akan terus berkoordinasi dan bekerjasama menyusun berbagai program pengendalian inflasi.

Untuk diketahui, program pengendalian inflasi tersebut ditujukan untuk menjaga kecukupan pasokan, dan kelancaran distribusi barang atau komoditas di tengah proses pemulihan perekonomian pada 2023.

Simak juga: Media Asing Soroti Pilpres di Indonesia, Sebut Prabowo Mendominasi

Exit mobile version