BIMATA.ID, Bandung – Anggota Bawaslu Herwyn Jefler H Malonda menghadiri Seminar Sespimti Dikreg ke-32 dan Sespimmen Dikreg ke-63 di Lembang, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Dalam seminar tersebut Herwyn menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Soal keamanan ini masuk dalam sub dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.
“Kami sudah memprediksikan bisa saja didaerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan,” ungkap Herwyn dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Selasa (3/10).
Baca Juga : Survei LSI Denny JA, Elektabilitas Prabowo Kokoh Pepet 40% Lampaui
Herwyn menjelaskan bencana alam dan non-alam juga bisa mempengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dia mencontohkan seperti wabah covid-19 (bencana non alam) yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda.
“Mudah-mudahan bencana non alam seperti pandemik covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita,” ujarnya.
Selanjutnya gelaran pemilu dan pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi. Kata Herwyn, intimidasi bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas publik.
Simak Juga : Prabowo Subianto Mengakui Luhut Salah Satu Jenderal Terbaik TNI AD
Herwyn juga turut memaparkan wilayah-wilayah yang rawan menurut data IKP. Ada lima provinsi paling rawan tinggi yakni; DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi.
“Dari lima kabupaten paling rawan, empat diantaranya berada di Papua,” kata Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Puslitbangdiklat itu.
Terakhir, Herwyn mengajak TNI-Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Dia juga mengingatkan untuk senantiasa mengajak TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.
