BIMATA.ID, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang berperang melawan disinformasi dalam Pemilu, serta berkolaborasi dengan platform digital, berencana untuk mengevaluasi serta meningkatkan kualitas moderasi konten di media sosial.
Lolly Suhenty, seorang anggota Bawaslu, menekankan pentingnya melakukan moderasi konten secara bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengurangi penyebaran disinformasi menjelang Pemilu 2024.
Lolly menyatakan, “Kerja sama dan sinergi antar pihak harus menjadi prinsip utama, kita tidak bisa melakukannya secara individu.” Dia mengungkapkan pandangannya ini ketika menerima kunjungan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, pada Kamis (12/10/2023).
Baca Juga : Prabowo: Kita Tidak Mau Rakyat Hanya Digaji UMR
Lolly juga menyoroti kesulitan dalam melawan konten hoaks dan disinformasi. Konten positif seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup karena konten hoaks lebih cepat menyebar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menciptakan lebih banyak konten kreator yang fokus pada informasi yang akurat dan positif.
Selanjutnya, Lolly menegaskan bahwa kerja sama antara Bawaslu, Koalisi Masyarakat Sipil, dan Platform Digital akan membantu menciptakan persepsi yang seragam terkait konten-konten disinformasi.
Terkadang, platform-platform berbeda memiliki standar komunitas yang beragam dalam menilai konten disinformasi. Lolly juga mencatat bahwa pertimbangan hukum sering menjadi perhatian utama platform digital.
Loina Perangin-Angin dari Mafindo, yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, menyoroti peningkatan jumlah hoaks terkait Pemilu 2024 selama tahun 2023.
Dia mengungkapkan bahwa selama tahun ini, telah teridentifikasi 1.731 hoaks, dengan rata-rata lebih dari 200 hoaks per bulan. Loina menunjukkan bahwa hoaks politik telah meningkat tajam seiring berjalannya waktu, mencapai 54 persen pada tahun 2023.
Simak Juga : Prabowo Akan Hadiri Rakernas Projo Besok
Selain itu, dia memperhatikan perubahan dalam jenis hoaks yang beredar. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, hoaks umumnya berbentuk konten yang menyesatkan, tahun ini lebih banyak terdapat konten yang dimanipulasi, terutama dalam bentuk video.
Perlu dicatat bahwa dalam audiensi ini, terdapat sepuluh orang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari organisasi seperti Perludem, Mafindo, ICT Watch, CfDS UGM, dan Netgrit.