BIMATA.ID, Jakarta – Pengacara publik sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Veronica Koman, akan melaporkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) ke Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial-Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CERD/United Nation–The Committee on the Elimination of Racial Discrimination).
Rencana gugatan itu akan dilayangkan jika oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang menginjak kepala warga Papua tidak diseret ke pengadilan umum.
“Itu somasi saya untuk Pemerintah Indonesia. Begitu kedua prajurit ini dimulai prosesnya di peradilan militer, saya akan layangkan laporan ke UN-CERD,” ungkapnya, Rabu (28/07/2021).
Veronica mendesak, agar dua prajurit itu tidak hanya diberi sanksi secara internal TNI, namun juga kasus tersebut diusut di peradilan umum.
Sebab, hal itu menjadi penting agar penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara transparan. Kemudian perlu juga diusut mengenai dugaan perilaku diskriminasi dalam peristiwa itu.
“Tuntutan saya dua, diadili di peradilan umum dan atas pasal diskriminasi rasial,” tandasnya.
“Pengajuannya akan dilakukan begitu Serda Dimas dan Prada Rian diadili di peradilan militer,” sambungnya.
Veronica yang saat ini menetap di Australia mengatakan, isu-isu rasial dan diskriminasi tersebut nantinya akan disuarakan dalam somasi ke PBB.
“Untuk membuka mata internasional bahwa Pemerintah Indonesia ini tidak pernah mau dan bisa serius untuk menyelesaikan problem rasisme sistemik terhadap orang Papua,” katanya.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 1:20 detik yang menayangkan aksi dua oknum TNI AU menginjak kepala seorang warga sipil. Diketahui, video ini diambil di Merauke, Papua, pada Senin, 26 Juli 2021.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsma Indan Gilang Buldansyah menyampaikan permintaan maaf. TNI AU menyesali terjadinya peristiwa tersebut.
Saat ini, dua oknum TNI tersebut langsung diproses hukum dan telah ditahan oleh POM AU.
[MBN]
