BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ahmad Muzani, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Sebab, menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini, BST adalah kebijakan yang sangat baik dampaknya terhadap masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Gerindra meminta kepada Menteri Sosial untuk mempertahankan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah dijalankan. Karena program itu menjadi daya tahan bagi keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi, baik mereka yang nganggur, pegiat UMKM, dan lapisan masyarakat bawah lainnya, seperti buruh, pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honorer,” ucap Muzani, di Jakarta, Jumat (23/04/2021).
“Jadi sebaiknya bantuan ini dipertahankan, bukan malah dihentikan. Dan baiknya Pemerintah berpikir untuk meningkatkan nominal BST yang diberikan, karena program ini terbukti dapat meningkatkan dan menguatkan pemulihan ekonomi nasional,” lanjut Muzani.
Muzani meyebut, BST merupakan satu-satunya kebijakan Pemerintah RI yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kebijakan ini, kata dia, dapat menunjang serta meningkatkan daya konsumsi masyarakat di tengah kondisi pandemi. Sehingga, misi Pemerintah RI untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat segera terwujud.
“Program ini bisa menjadi daya tahan bagi perekonomian nasional di banyak daerah di Indonesia. Karena sektor ekonomi banyak bergerak akibat adanya BST yang diberikan kepada masyarakat. Kalau sekarang ekonomi kita mulai mengalami pemulihan, itu karena tumbuhnya konsumsi masyarakat dan itu sebabnya adalah dari BST ini,” pungkas Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini menyampaikan, wacana Pemerintah RI menghentikan program BST bukan waktu yang tepat. Karena, dampak ekonomi akibat pandemi tentu akan terasa lebih lama daripada pandemi itu sendiri.
“Jika BST akan dihentikan saat pandemi selesai, itu juga perlu pertimbangan, karena dampak ekonomi akan lebih panjang daripada pandemi itu sendiri,” jelas Muzani.
Muzani pun menegaskan, sebaiknya program BST tetap dipertahankan dan nominal bantuan yang diberikan juga ditingkatkan. Sehingga, angka kemiskinan di Indonesia tidak terus bertambah akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini.
“Harusnya program ini ditambah jumlah penerimanya (bagi masyarakat yang membutuhkan) dan ditambah nominal yang diberikan. Supaya sektor perekonomian bisa bergerak lebih cepat lagi, supaya orang miskin tidak terus bertambah, pengangguran tidak bertambah, dan daya beli tidak turun. Dan momentum puasa menjelang lebaran ini adalah momentum supaya ekonomi kita bangkit lebih baik dengan adanya kebijakan BST,” tegas Pria kelahiran Tegal, 15 Juli 1968 ini.
Oleh karenanya, alumnus Universitas Ibnu Khaldun ini menyatakan, Fraksi Partai Gerindra DPR RI siap mendukung dan mensukseskan kebijakan BST tersebut.
“Sebab dibandingkan PEN lainnya, ini adalah pilihan ekonomi yang paling nyata dan sangat dirasakan masyarakat. Fraksi Gerindra siap membantu Pemerintah untuk mendukung serta menguatkan kebijakan ini,” imbuh Muzani.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengungkapkan, akan mencabut program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang selama ini telah berjalan. Nominal yang diberikan dari program BST tersebut sebesar Rp 200.000. Program BST itu akan berhenti pada akhir April 2021 akibat minim anggaran.
“Enggak ada anggarannya untuk itu,” ungkap Risma, sapaan akrab Mensos RI, di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), Rabu (31/03/2021).
[USMAN]
