BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, mengapresiasi ketegasan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), melarang para menteri kabinet berbicara penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Fadli Zon menyampaikan, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang bijak.
“Itu sebuah pernyataan dan langkah yang bijak, karena Pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah, yaitu tanggal 14 Februari 2024,” ucapnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (06/04/2022).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini meminta, agar para menteri fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mencapai target di kementeriannya. Apalagi, sisa masa kerja pemerintahan Jokowi hanya tinggal dua tahun lagi.
“Sebaiknya fokus saja para menteri untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana program realisasi program-program ke depan, waktunya kan tinggal sebentar lagi, apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan,” tukas Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli Zon berpendapat, Presiden Jokowi sendiri tidak pernah berbicara soal penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Sejauh pengetahuannya, yang bicara penundaan Pemilu justru para menteri kabinet.
“Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional harus didukung, sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan Pemilu, karena itu bukan tupoksinya mereka,” imbuh legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) V ini.
Diketahui, Presiden Jokowi telah mengambil langkah tegas mengakhiri polemik di tengah masyarakat. Kepala Negara melarang jajaran menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan untuk membicarakan atau menyuarakan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (Pemilu), urusan perpanjangan (jabatan presiden). Ndak,” ungkap Presiden Jokowi, saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (05/04/2022).
[MBN]
