wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
-
Hukum
Mahfud: Perubahan UUD 1945 Tidak Membutuhkan Persetujuan Pemerintah
BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah tidak ikut campur terkait persoalan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, perubahan UUD 1945 tidak membutuhkan persetujuan…
Read More »
