BIMATA.ID, JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam persiapan menghadapi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang di bidang aspek logistik.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R. Djoemadi mengatakan, penugasan itu terkait dengan pendistribusian surat suara pemilu dalam pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan. Sehingga, perseroan juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi proses pemilu berjalan lancar.
“Untuk mengantisipasi dalam ketepatan waktu ini dan membuat rute-rute yang detail kami koordinasi dengan KPU. Sudah berkali-kali kami melakukan rapat-rapat,” ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R. Djoemadi di gedung DPR RI Komisi VI, Selasa (11/07/2023).
Baca juga: Jokowi Buka Suara, Terkait Soal Foto Dirinya Bersama Prabowo Jelang Pemilu 2024
Selain itu, perseroan juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain di sektor logistik. Di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Damri, PT Pelni, PT Pelindo, PT Angkasa Pura I dan Angkasa pura II, termasuk PPD.
“Kalau dikategorikan ada first mile, mid mile, dan last mile. Kita sudah berbagi peran di BUMN siapa yg mengerjakan first mile, mid mile, dan last mile. Jadi pemilu ini tak mungkin dikerjakan PT Pos sendiri,” ungkapnya.
Maka dari itu, pihaknya juga akan menggandeng pihak swasta jika dalam kondisi tertentu demi ketepatan waktu pendistribusian surat suara.
Lihat juga: Relawan di Blitar Buat Prabowo Centre, Siap Menangkan Prabowo di Pilpres 2024
“Karena sangat ketata waktunya dan sangat banyak resources yang diperlukan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain transportasi, juga sudah disiapkan kantor cabang, gudang-gudang, dan terminal sebagai bagian dari logistik multimoda ada sebanyak 10 ribu armada, dan 4.500 titik di berbagai Kecamatan.
