BIMATA.ID, Jakarta – Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim secara virtual, membahas realokasi anggaran untuk penanganan virus corona , Rabu (30/5). Dalam kesempatan itu, Nadiem menjelaskan, Kemendikbud telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun dari sejumlah kegiatan sekretariat hingga badan dalam kementerian.
“Jadi dari total saat ini, yang memang berdasarkan Perpu dan kebutuhan pemerintah pusat untuk memotong anggaran sebesar Rp 5 triliun. Walau sangat berat kami melakukannya, tapi ini untuk kebaikan,” kata Nadiem dalam raker virtual bersama DPR, Rabu (20/5/2020).
Nadiem membeberkan, besaran pemotongan itu terdiri dari, anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp 700 miliar, anggaran Inspektorat Jenderal Rp 36 miliar, Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Rp 980 miliar.
Anggaran Balitbang dan Perbukuan juga dipangkas sekitar Rp 251 miliar, pemotongan Badan Bahasa sekitar Rp 100 miliar dan Ditjen Kebudayaan dipotong Rp 410 miliar. Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan sekitar Rp 1,07 triliun, Pendidikan tinggi turun Rp 385 miliar, pendidikan vokasi turun sekitar Rp 1,1 triliun.
Meski banyak anggaran yang dipangkas, namun Nadiem menjamin pihaknya tidak akan mengurangi kualitas pendidikan Indonesia. Dia menyebut pemotongan dilakukan untuk kegiatan perjalanan dinas hingga anggaran acara tertentu.
“Kami melakukan pemotongan dengan cara se-strategis mungkin, tertata mungkin dan memitigasi risiko dampak sistem pendidikan kita,” tuturnya.
Nadiem juga menjelaskan karena adanya pemotongan anggaran, Kemendikbud menunda penyediaan sarana dan prasarana bagi SMK dan perguruan tinggi. Namun, ia memastikan program renovasi sekolah tetap dilakukan dengan sisa anggaran yang ada.
“Kedua disayangkan tapi beberapa pembangunan infrastruktur dibatalkan jadinya ada sedikit anggaran di Kemendikbud untuk renovasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru. Tapi sisanya dibatalkan mengenai infrastruktur,” tutur dia.
“Kita harus beberapa penyediaan sarana ke SMK dan perguruan tunggu ini yang ditunda karena tentunya kondisi krisis ini hal-hal seperti pemasangan dan instalasi sarana prasarana belum bs dilakukan. Tapi bukannya tidak akan dilakukan tapi ditunda dulu” sambungnya.
Dia juga menuturkan anggaran TIK atau pendidikan berbasis teknologi tidak mendapatkan pemotongan karena pemerintah ingin akses internet dijangkau seluruh Indonesia. Selain itu, anggaran KIP dan KIP kuliah dan tunjangan profesi guru juga tak dipotong.
“Tidak ada perubahan pada peningkatan TIK kenapa sangat penting karena krisis ini ajarkan kita kesetaraan akses kepada sarana untuk akses internet dan berbagai macam teknologi untuk bisa lakukan bukan hanya online learning, tapi setelah COVID pun untuk dapatkan akses yang sama,” ucapnya.
“Tentunya tunjangan profesi guru masuk di kategori sama tidak ada perubahan anggaran dan juga bantuan terhadap perguruan tinggi swasta tidak mengalami pemotongan juga. Kita pastikan hal-hal yang lebih dibutuhkan pada saat krisis itu tidak ada pemotongan,” tandas Nadiem.
Sumber : Kumparan
