BIMATA.ID, Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022 dan Sosialisasi SE Menpan RB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.
Dalam kegiatan rapat tersebut Anggota Bawaslu Herwyn Jefler H Malonda menyampaikan harapannya, kalau seluruh jajaran Bawaslu dapat menyelesaikan LHKPN ini secepatnya.
Sebab, menurutnya, hal ini demi menciptakan transparansi kepada publik dan upaya mencapai zona bebas korupsi di dalam Bawaslu.
Baca Juga: Survei PWS: Duet Prabowo-Ganjar Paling Banyak Dipilih
“Kita terus berusaha mencapai zona bebas korupsi dan bersih dalam melayani sesuai komitmen,” ujar Herwyn, dilansir melalui salah satu laman resmi Bawaslu RI, Selasa (14/03/2023).
Kemudian Herwyn mengatakan, bahwa LHKPN ini menjadi salah satu syarat tingkat pelaporan dan kepatutan.
Lebih lanjut dirinya memaparkan, saat ini sudah hampir 80 persen jajaran Bawaslu se-Indonesia yang melaporkan hal tersebut.
“Ini saya berharap laporan LHKPN 2022 bisa seratus persen. Pada tahun lalu, hingga 31 Maret 2022 mencapai 99,54 persen. Ada 15 wajib lapor yang tidak melakukan perbaikan laporan tahun lalu yang akan kita perbaiki,” katanya.
Cek Juga: Pejuang Ekonomi Kerakyatan, Sudaryono Kobarkan Semangat Perjuangan Pedagang Dukung Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Herwyn juga menekan seluruh jajaranya, kalau LHKPN ini bisa menjadi perhatian bersama dalam menjaga transparansi dan profesionalisme bekerja pihak Bawaslu.
“Sampai saat ini ada 876 yang belum melaporkan. Semoga bisa melakukan percepatan pelaporan. Kita mencoba terbuka kepada publik ,” ucapnya.
Lain dari pada itu, Herwyn juga berharap kepada pimpinan Bawaslu daerah maupun para staf untuk dapat terus melaksanakan tugasnya dalam mengawal serta mengawasi tahapan-tahapan Pemilu yang akan datang.
“Kita tahu sekarang masa rekrutmen, termasuk juga yang mendaftar menyebrang ke KPU di daerah. Tetap ingat dengan tugas kita. Terus bekerja sampai berakhir masa kerja,” tutupnya.
Simak Juga: Sugiono: Kemenangan Prabowo dan Gerindra Dimulai dari Sulsel
Kegiatan Rapat Koordinasi ini turut diikuti sekitar 400 orang dari pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia beserta kepala sekretariat dan koordinator sekretariat dan jajaran pejabat maupun para staf. Peserta akan mendapatkan pengetahuan tentang tata cara pembuatan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.
