BIMATA.ID, DI Yogyakarta- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menggandeng anak muda atau yang biasa disebut kaum milenial bekerja sama mengawal pemilu guna meningkatkan pertumbuhan demokrasi di negara semakin maju pada Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Mahfud Md, usai menghadiri Forum Diskusi Politik Anak muda di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). yang bertema “Tut Wuri Handayani : Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik ala Anak Muda dalam Menyongsong Pemilu 2024”.
“Kepada generasi muda, saya berharap menjadi pengawal pemilu ini agar pertumbuhan demokrasi kita semakin lama semakin maju,” ujar Mahfud MD, dilansir dari salah satu media berita, pada Kamis (09/03/2023).
Baca Juga: Jokowi Ajak Prabowo dan Ganjar ‘Main’ ke Sawah
Mahfud menilai, menyukseskan pemilu merupakan bagian dari upaya menegakan visi Indonesia di masa depan yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut sebagaimana dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Mahfud menegaskan, Indonesia adalah masa depan anak muda, dan masa depan negara ini berada di tangan pemuda. Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Sementara, Mahfud menyatakan, kalau Pemilu 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Cek Juga: Prabowo-Ganjar Tampil Akrab di Kebumen Bareng Jokowi, Ujang Komarudin: Capres-Cawapres Ideal 2024
Dirinya menerangkan, sesuai dengan putusan konstitusi bahwa, tidak akan ada masa perpanjangan jabatan bagi presiden dan wakil presiden.
“Pemilu 2024 itu adalah agenda konstitusional. Kalender konstitusional yang tidak bisa ditunda atau dimundurkan dengan jalan hukum biasa,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya memaparkan, pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pemilu tetap akan berlangsung 14 Februari 2024.
Simak Juga: Hashim Djojohadikusumo dan Ariza Patria Hadiri Deklarasi Presidium Relawan Prabowo Subianto
Diketahui sebelumnya, Pemerintah telah menyepakati rencana KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menunda pemilu.
