BIMATA.ID, Karawang – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, H. Jenal Aripin mengatakan, warga nahdliyin Karawang menolak politik identitas terulang pada pemilu 2024 mendatang.
Hal itu berkaca dari Pemilu 2019 lalu yang kental dengan eksploitasi politik identitas oleh elite politik.
Baca Juga : Kunjungi Pimpinan Timur Tengah, Prabowo Perkenalkan Produk Inovasi Industri Pertahanan Karya Anak Bangsa
Komitmen itu selaras dengan amanat ketua PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
“Kami tidak ke mana-mana tapi kami ada di mana-mana. Itu jelas seperti amanat yang diberikan oleh Ketua Umum PBNU kepada kami, yang artinya kami tidak melulu harus diidentifikasi dengan satu partai politik tertentu saja,” kata Jaenal, dikutip dari beritapasundan, Kamis (23/02/2023).
Menurut Jaenal, NU harus bisa membuka diri di perhelatan akbar pesta demokrasi mendatang, terlepas di mana pun kendaraan politiknya.
“Kita berkewajiban untuk membuka diri, untuk menerima dan mendorong kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama Karawang agar maju dalam proses pencalonan legislatif dari partai politik manapun,” ucapnya.
Jaenal mengungkapkan, beberapa kader PCNU Karawang kini siap bertarung di sejumlah parpol berbeda pada Pileg 2024 mendatang. Artinya menjadikan NU sebagai senjata mobilisasi dukungan tak lagi berlaku.
Keanekaragaman warna politik di PCNU Karawang membuktikan bahwa kader NU tidak identik satu partai saja. Kader NU, baginya bisa berkontribusi dimanapun mereka berada.
“Buktinya hari ini, kita sudah mulai memiliki keberagaman warna partai politik. Ada yang maju di Partai Nasdem, ada yang di PDI-Perjuangan, Demokrat, Gerindra, PPP dan beberapa partai lainnya gitu, mungkin termasuk ada yang maju melalui PKB juga,” pungkasnya.
Simak Juga : Peci Hitam dan Diplomasi Pertahanan Prabowo dengan Pemimpin Timur Tengah
