BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan tujuh Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jawa Tengah secara serentak, Senin (20/2). Tujuh MPP tersebut adalah Kabupaten Sragen, Demak, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Semarang, dan Wonogiri.
MenPAN RB menyampaikan selamat untuk warga ketujuh kabupaten atas hadirnya MPP tersebut. “MPP menjadi salah satu ikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Misalnya tadi ada data, sejak beroperasi pertengahan Desember 2022 sampai sekarang, MPP Askara Bumi Sukowati Sragen telah melayani lebih dari 20.000 warga,” ujar Menteri Anas.
BACA JUGA: Survei Polstat: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ganjar-Anies Beda Tipis
Ke depan, lanjut dia, MPP bertransformasi menjadi MPP Digital. Baginya, digitalisasi adalah keniscayaan yang harus dihadapi cepat atau lambat, dan ASN sebagai pelayan publik harus segera beradaptasi terhadap hal tersebut.
“Sekarang ini bukan masalah besar atau kecil (gedung MPP). Yang menang yang cepat. Maka digitalisasi ini menjadi pilihan. Maka MPP ini langsung bergerak menuju next level, yaitu ke MPP Digital,” ujar Menteri Anas.
“Kalau selama ini berbagai pelayanan publik dilipat dalam satu rumah fisik bernama MPP, ke depan dilipat dalam satu rumah virtual bernama MPP Digital. Tapi layanan langsung di MPP secara fisik juga tetap berlangsung,” imbuh mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
BACA JUGA: Prabowo Bersama Anak Buah Nobar Film Adagium, Cerita Nasionalisme Besutan Rizal Mantovani
Anas memaparkan, MPP Digital menjadi penyederhana pelayanan publik karena semua terintegrasi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Misalnya, sebelumnya, bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A, otomatis bikin akun A. Mau akses layanan B, maka masuk ke aplikasi B, sehingga wajib bikin akun B. Padahal jumlah layanan ini ribuan, sehingga warga harus isi data begitu banyak. Ke depan dengan single sign-on di MPP Digital, semua bisa lebih simpel. Belum lagi bila proses bisnis berbagai pelayanan publik yang akan disederhanakan,” papar mantan Bupati Banyuwangi itu.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Dorong PB IPSI Kepri Go Olimpiade
Saat ini, papar Anas, finalisasi terhadap MPP Digital sedang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga dan sejumlah BUMN. “Kita terus simulasi. Kemarin misalnya kita cek jalannya untuk perizinan sektor kesehatan, Alhamdulillah tidak ada kendala berarti,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Lepas 140 Ton Bantuan Bahan Makanan ke Turki dan Suriah
Provinsi Jawa Tengah sendiri secara konsisten menunjukkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan pelayanan publik melalui MPP. Hingga saat ini, tercatat 28 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah telah mendirikan MPP.
