BIMATA.ID, Makasar- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat evaluasi kegiatan tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan kerja tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Saat penutupan rapat tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, bahwa bawaslu harus mengevaluasi program kerja pada tahun-tahun sebelumnya guna meningkatkan kinerja kelembagaan. Serta harus membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.
“Hasil survei Litbang lembaga terpercaya salah satunya adalah Bawaslu (sebagai lembaga terpercaya ketiga bersama KPU). Untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik kita membuat evaluasi dan perbaikan pada program mendatang,” Ujar Rahmat Bagja, dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, pada Rabu (22/02/2023).
Baca Juga: Terima Kunjungan Menhan Mohamad, Prabowo Optimis Hubungan RI-Malaysia Saling Menguntungkan
Bagja berharap, Bawaslu dapat memperbaiki dalam seleksi anggotanya serta banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam kinerjanya. Akan tetapi dirinya bersyukur, selama ini Bawaslu tetap berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya
“Kita berharap ada perbaikan dalam seleksi ke depan. Banyak evaluasi, tetapi ‘alhamdulillah’ sudah berjalan baik,” katanya
Cek Juga: Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Lepas 140 Ton Bantuan Bahan Makanan ke Turki dan Suriah
Bagja menerangkan, saat seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mengalami sejumlah kendala seperti upaya menutupi data-data pelamar yang pernah menjadi tim sukses atau anggota partai, serta pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Ini yang ditutupi pelamar Panwascam lalu menjadi bagian dari evaluasi,’ imbuhnya
Dirinya melanjutkan, dalam pengembangan program kerja, Bawaslu akan meluncurkan IKP tematik.
“Waktu lalu sudah ada IKP Pemilu 2024. Kita akan membuat IKP tematik misalnya bertema politisasi SARA dan media sosial, tema independensi penyelenggara pemilu, dan tema netralitas ASN,” jelas dia.
Simak Juga: Prabowo Subianto Sapa Relawan Kemanusiaan yang Mengiringi Bantuan Ke Turki-Suriah
Bagja meminta pihaknya perlu melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia Menilai Panwascam perlu segera mendapatkan pelatihan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik serta mengingatkan partai politik (Parpol) dalam sosialisasi masa kampanye.
“Apakah sudah dilatih? Apa yang perlu dilatih? Tentu pelayanan publik seperti menerima laporan atau menjawab sejauh mana laporannya ditindaklanjuti. Atau bagaimana metode pengawasan dan bagaimana cara pembubaran massa atau mengingatkan partai politik (parpol) saat sosialisasi atau kampanye. Ini isi pelatihan bagi Panwascam,” tutupnya.
