BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) meminta Pemerintah untuk mewaspadai lonjakan angka kemiskinan dan pengangguran yang diperkirakan mencapai 9,01 juta orang.
“Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang,” ujarnya, dikutip dari medcom[dot]id, Kamis (30/4/2020).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini ada 64,19 juta unit. Adapun rincian tersebut, yakni usaha menengah 60.702 unit, usaha kecil 783.132 unit, dan usaha mikro 63,3 juta unit.
Dari data di atas, diperkirakan 98 persen atau 62 juta unit usaha pada level mikro dan sekitar terkena dampak pandemi virus corona (Covid-19).
“Jangan dianggap remeh, yang hidup dari usaha mikro berdasarkan catatan Kemenkop UKM mencapai lebih dari 107 juta orang. Jadi, kalau penanganan dampak Covid-19 di sektor mikro ini tidak tepat, ratusan juta orang bisa menganggur dan masuk dalam kelompok masyarakat tidak mampu,” urainya.
Politikus Partai NasDem ini mengapresiasi langkah Pemerintah untuk mengantisipasi krisis di sektor UMKM melalui bantuan modal dengan mekanisme moneter bagi usaha yang masih bisa bertahan.
“Demikian pula mekanisme bansos yang diberikan kepada UMKM di sektor mikro dan ultra mikro yang sudah tidak bisa berjualan,” ucapnya.
Namun, Rerie mengingatkan agar mekanisme pemberian bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga bisa meredam dampak ekonomi lanjutan.
Selain itu, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap sektor industry. Hal ini berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang mengungkapkan bahwa 60 persen sektor industri di dalam negeri terpukul dampak pandemi Covid-19.
“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dengan jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut, lumpuhnya industri bisa mengakibatkan ledakan tingkat pengangguran di Indonesia,” pungkasnya.
Pemerintah pun diminta bekerja cepat dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan. Stimulus yang sudah disiapkan untuk mengatasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri agar dapat segera direalisasikan dengan cepat dan tepat.
“Perlu kebijakan yang tegas dan aplikatif agar semua program bantuan yang direncanakan bisa direalisasikan,” imbuhnya.
[MBN]
