Politisi Gerindra Minta KPK Awasi Kartu Prakerja
BIMATA.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja.
Habiburokhman menilai potensi penyelewengan dalam program tersebut. “Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” kata Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan KPK di DPR, Rabu (29/4/2020).
Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.
Dia pun menyoroti biaya mahal pelatihan hanya untuk membuat makanan pempek. Padahal, kata dia, hal tersebut dapat ditemukan gratis di platform lain.
“Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak Rp600 Ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan bapak usut,” kata dia.
Anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan, penentuan harga dalam pelatihan digital itu harus diusut dengan jelas.
“Jadi itu bagaimana penentuan harga itu, ada bikin kopi sekian ratus lebih lah, itu dikejar pak, ini kita geregetan pak, kita ingin Pak Jokowi sukses dengan program kartu prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan,” pungkasnya.
