BIMATA.ID, Jakarta- Petisi kembalikan Work from Home (WFH) atau petisi WFH karena jalan lebih macet, polusi, dan bikin tidak produktif telah ditandatangani tidak kurang 19 ribu orang di laman change.org pada pukul 21.00 WIB, Kamis (5/1/2023). Petisi itu dibuat oleh akun bernama Riwaty Sidabutar.
Dikutip kantor berita Antara dari rilis tertulis, pengamat transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ahmad Munawar mengatakan, penerapan kembali WFH bukanlah solusi mengatasi persoalan kemacetan transportasi di DKI Jakarta.
“Penyelesaian macet itu dengan sistem transportasi yang baik dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi,” jelas Ahmad Munawar dari Yogyakarta, Kamis (5/1/2023).
Hal itu disampaikannya dalam merespons munculnya petisi kembalikan WFH di Jakarta yang salah satunya karena Work from Office (WFO) dinilai sebagai biang kemacetan.
Ahmad Munawar menyampaikan bahwa kemacetan bisa diselesaikan dengan penyediaan fasilitas angkutan umum yang memadai serta pengurangan kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dibandingkan daerah lainnya, DKI Jakarta terbaik dalam penggunaan angkutan umum. Akan tetapi karena jumlah penduduknya sangat banyak, sehingga perlu diperbaiki lagi.
“Persentase penggunaan angkutan umum di Jakarta termasuk tinggi, tetapi banyak yang tinggal di luar Jakarta sehingga perlu penambahan angkutan umum dan susbsidi yang tinggi,” tandas Ahmad Munawar.
Terkait kebijakan bekerja secara WFH atau WFO, sebaiknya tidak ditetapkan sama rata di setiap sektor.
Sebaiknya, pengaturan kebijakan sistem kerja dilakukan oleh instansi masing-masing disesuaikan dengan jenis pekerjaan maupun kondisi pegawainya.
Ahmad Munawar menambahkan, di sektor pendidikan, pembelajaran berjalan kurang efektif dengan WFH karena menggunakan sistem daring.
“Ada hal-hal yang tidak tercapai dengan maksimal saat dilakukan secara online seperti interaksi dan diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Namun, saat pembelajaran kembali dilakukan di kampus pembelajaran berlangsung lebih efektif,” jelasnya.
Sementara menurut Ikaputra, pengamat tata rancang kota sekaligus Ketua Pusat Studi Transportasi (Pustral) UGM, apabila kebijakan WFH kembali diterapkan justru akan menghambat bahkan menghentikan kerja transportasi publik.
“Perputaran ekonomi di sektor transportasi akan berhenti, perputaran ekonomi hanya terjadi di kantor saja. Ini yang harus dipahami juga,” ungkap Ikaputra.
