BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan bahwa berbagai kebijakan stimulus dan relaksasi yang selama ini telah diberikan pemerintah perlu diperpanjang dan tetap diberikan TIAP tahun.
Hal ini lantaran dunia usaha masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19 serta kondisi geopolitik dan ketidakpastian global di tahun depan akan sangat dirasakan dunia usaha.
“Artinya bahwa pelaku usaha masih belum pulih, artinya dalam dua tahun dunia usaha itu itu dikatakan stagnan, sehingga memang berbagai insentif yang selama ini diberikan kami sangat berharap supaya pemerintah melakukan kajian kembali,” ujar Sarman, Minggu (06/11/2022).
Menurutnya, pemberian stimulus tersebut supaya dunia usaha mampu bertahan di kondisi perekonomian 2023 sehingga mampu mengurangi beban pelaku usaha. Selain itu, pemberian stimulus dan relaksasi juga mengantisipasi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di suatu perusahaan.
“Sehingga kita mengantisipasi yang namanya terjadi pemutusan hubungan kerja,” katanya.
Selain itu, Sarman meminta adanya pengganti program PEN dengan memberikan alternatif insentif lain. Pasalnya anggaran PEN di tahun depan tidak ada. Padahal, Sarman bilang anggaran PEN mampu mendongkrak dan mempercepat pemulihan ekonomi di dalam negeri.
Sarman juga meminta pemerintah untuk membelanjakan anggarannya lebih kepada produk UMKM guna mendorong perekonomian di dalam negeri.
(ZBP)
