BIMATA.ID, Sulsel – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, menggelar kegiatan Media Gathering di Aula Hotel Grand Saota, Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa, 18 Oktober 2022.
Adapun kegiatan tersebut melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Soppeng dan organisasi pers yang berada di Kabupaten Soppeng.
Tujuan Media Gathering adalah sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 melalui pendataan awal mencatat untuk membangun negeri, serta satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhlis mengatakan, secara terperinci strategi BPS dalam melakukan pendataan menuju satu data Indonesia.
“Semoga kehadiran kami di Bumi Latemmamala (Julukan Soppeng) dapat membawa berkah, dan mari berkolaborasi demi terwujudnya strategi penanggulangan kemiskinan kronis,” katanya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, bahwa pendataan yang dilakukan BPS Kabupaten Soppeng berupa melalui nomor induk kependudukan (NIK).
“Data-data yang selama ini tersebar akan terintegrasi (satu data perlindungan sosial). Tahun ini pendataan dan tahun 2023 pengolahan data,” tandas Muhlis.
“Kita harapkan teman-teman pers tentang bagaimana mengawal, sehingga Regsosek dapat terwujud,” sambungnya.
Kemudian, dia memaparkan, sebanyak 372 petugas dari BPS Kabupaten Soppeng bakal melakukan koordinasi dengan RT/RW. Koordinasi itu dilengkapi dengan foto sesuai versi RT/RW dan setiap petugas lapangan berasal dari desa atau kelurahan setempat.
“Nantinya, tim supervisi dari kabupaten, provinsi, dan pusat akan datang ke daerah-daerah. Mari kita kawal dengan menginformasikan apabila masih terdapat yang belum terdaftar, dan menyampaikan pentingnya pendataan ini untuk kita semua. Karena, ini mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, di antaranya terkait krisis pangan,” papar Muhlis.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng, A Fithratuddin, mengingatkan awak media agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Regsosek tersebut bukan fokus pada pendataan miskin, tetapi semua komponen masyarakat.
“Diharapkan data satu Indonesia bisa sampai ke telinga masyarakat, khususnya yang berada di Soppeng,” ujarnya.
Dia mengemukakan, data yang dikeluarkan BPS merupakan data yang nantinya bakal diakui oleh negara. Sehingga, bagi masyarakat yang belum memiliki NIK untuk segera ke Dinas Kependudukan Kabupaten Soppeng.
“Semua masyarakat akan di data model Regsosek, dan mari mendukung bersama dalam pelaksanaannya. Sehingga, berjalan sesuai yang diharapkan,” tutup Fithratuddin.
[Yusuf]
