BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah berupaya terhadap pengendalian inflasi akan terus dilakukan sejalan dengan target penurunan angka kemiskinan di tanah air, di tengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun mencakup bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan pada angkutan umum, ojek, dan nelayan.
Menurutnya, dengan bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun tersebut maka angka kemiskinan dan angka pengangguran justru bisa ditekan hingga 0,3%.
“Pengangguran harus turun, itu yang jadi guidance kita. Apapun yang kita lakukan khususnya perlindungan sosial untuk sumber daya manusia, dan indikator yang kita ikuti, pengangguran harus turun, kemiskinan harus turun,” ujar Febrio, Senin (05/09/2022).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,54% pada Maret 2022. Artinya dengan bansos Rp 24,17 triliun ini, angka kemiskinan bisa turun ke level 9,24%.
“Ini yang kemudian kita hitung bersama-sama. Oh ternyata kalau diberikan bansos, kita bisa sama-sama jaga daya beli khususnya yang miskin dan rentan,” jelas Febrio lagi.
Febrio mengatakan, bansos yang diberikan pemerintah menyasar masyarakat yang masuk ke dalam golongan desil 1 hingga desil 4. Adapun kelompok orang miskin terdapat di desil 1, maka dengan pemberian bansos hingga desil 4 telah mencakup kelompok masyarakat terbawah.
“Orang miskin sekarang di 10% terbawah, itu desil 1. Jadi orang miskin itu di desil 1. Lalu kita siapkan bantalannya untuk sampai desil 4. Jadi turun dari mana dia ke desil 1? Mungkin enggak dari desil 6 turun ke desil 1? Ya mudah-mudahan gak ada,” pungkas dia.
(ZBP)
