BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali menyoroti fenomena 150 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 yang menyatakan mundur dengan alasan yakni, mulai dari besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh. Untuk itu, ia meminta pemerintah diminta memperbaiki sistem tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Perbaikan tata kelola SDM dibutuhkan untuk mengantisipasi mundurnya orang yang telah dinyatakan lulus seleksi PNS,” ujarnya, Senin (30/05/2022).
Baca juga: 6 CPNS Lolos Seleksi Pilih Mundur, Sekda Majalengka: Mungkin karena Gaji Memurut Mardani, fenomena ramai-ramai CPNS mundur ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Maka, reformasi birokrasi termasuk dalam proses seleksi penerimaan CPNS sudah saatnya dilakukan.
“Hak dan kewajiban CPNS mengenai teknis pekerjaan di setiap instansi perlu diumumkan ke publik dengan lebih mendetail. Jadi masyarakat tahu persis hak dan kewajiban CPNS sebelum mengikuti proses seleksi,” jelasnya.
Wakil Ketua Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menjelaskan, transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu diterapkan dengan lebih optimal agar tidak ada CPNS yang mundur lagi setelah diterima sebagai abdi negara. Juga perlu ada perbaikan dalam sistem remunerasi gaji.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS, yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil. Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas,” usulnya.
Selain itu, Ketua DPP PKS ini mengingatkan kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Dengan psikologi CPNS yang kini berasal dari kalangan milenial maupun gen Z harus turut dipertimbangkan pemangku kebijakan supaya sistem kerja di lingkungan pemerintah juga bisa sedikit menyesuaikan dengan zaman.
“Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji,”ujarnya.
Legislator Dapil DKI Jakarta ini memahami bahwa sistem kerja PNS yang baku dan menuntut pola kerja yang runut.
Meski begitu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun lembaga terkait disebut perlu mencontoh pengelolaan yang dilakukan swasta agar negara tidak kehilangan SDM-SDM unggul karena lebih memilih bekerja di bidang non-pemerintahan yang secara benefit dan lingkungan kerja lebih sesuai dengan mereka.
“Birokrasi yang berintegritas betul wajib. Tapi kita juga harus bisa mamahami anak-anak sekarang yang tak hanya sekadar mencari gaji tapi juga kenyamanan dan optimalitas dalam kerja,” terang Mardani.
(ZBP)
