BIMATA.ID, Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah dalam waktu lima tahun.
Dalam hal ini, Kementerian PUPR mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memiliki akses rumah layak huni. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah.
“Sasaran kami untuk bisa membangun rumah menjadi 5 juta rumah dalam lima tahun dan dukungan pemerintah setiap tahun terus meningkat termasuk tahun ini,”kata Zainal, Senin (18/04/2022).
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni di berbagai daerah. Dengan demikian pemerintah akan terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang dapat menghuni rumah layak dari 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2020-2024. Untuk mempercepat realisasi akses perumahan layak, Kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan.
Tahun ini, Kementerian PUPR menyediakan beberapa program bantuan pembiayaan perumahan, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah, mengadakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, serta memfasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.
Sedangkan, untuk wilayah perkotaan pemerintah mendorong pembangunan rumas susun layak huni dengan harga terjangkau. Rumah susun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, utamanya generasi milenial yang belum memiliki rumah.
Pasalnya, pada 2030 mendatang, 60 persen penduduk Indonesia akan dikuasai usia produktif dalam hal ini milenial dan ini menjadi tantangan baru.
“Untuk wilayah perkotaan kami mendukung dibangunnya hunian vertikal dan dengan konsep transportasi massal,” jelasnya.
(ZBP)
