Mega Proyek Sulsel Belum Diakomodir Pusat, Mulai KA hingga Bandara Arung Palakka
BIMATA.ID, Makassar – 18 program prioritas yang jadi mega proyek Pemprov Sulsel usulan Musrenbang 2023 Sulsel ternyata belum sepenuhnya diakomodir pemerintah pusat.
Dalam Musrenbang RKPD 2023 Pemprov Sulsel di Hotel Claro, Direktur Jenderal Bina Pengembangan Daerah Kemendagri, Teguh Setya Budi memaparkan, bahwa target indikator makro pembangunan Sulsel 2023 menunjukkan peningkatan.
Teguh merinci, pertumbuhan ekonomi Sulsel di angka 4,71-6,18 persen, tingkat pengangguran terbuka: 6,28 persen, IPM 73,05, rasio gini 0,381dan tingkat kemiskinan 8,26 persen.
“Untuk itu kami minta pemerintah daerah, kita harapkan lebih serius dan besar pada pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar,” kata Teguh.
Teguh melanjutkan, bahwa adapun proyek yang diakomodir pada 2023 sebanyak delapan usulan. Sementara 10 proyek akan dibahas lebih lanjut.
10 proyek akan dibahas lebih lanjut tersebut seperti pembangunan jalur KA Makassar-Parepare, pembangunan dan jaringan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu, pembangunan Bandara Buntu Kunik Toraja.
Kemudian, pengembangan/pembangunan Bandar Udara Arung Palakka Bone, pembangunan Bendungan Jenelata Gowa, pembangunan embung untuk mendukung kawasan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tana Toraja, serta pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dan Pengembangan Pelabuhan Garongkon Kabupaten Barru.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berharap, agar 10 program tersebut mendapat dukungan dari DPR/DPRD.
“Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat bapak Presiden Joko Widodo melalui kementerian. Tadi disampaikan di 2023 delapan program usulan delapan diakomodir dan 10 dalam pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan anggota DPR bisa membantu kita dan DPD nantinya,” kata Sudirman.
Sedianya, proyek KA Makassar-Parepare rencana dioperasikan pada Oktober 2022. Sudirman mengatakan, PT Kereta Api Indonesia melakukan konsorsium pengoperasian dan pengadaan gerbong kereta api bersama Perseroda Sulsel.
Sudirman mengatakan, pentingnya musyawarah dan koordinasi serta sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar program dapat berjalan.
“Musrenbang provinsi ini dijadikan tempat menyampaikan pokok pikiran kepada provinsi yang saat ini dalam tingkat RKPD untuk 2023. Momentum inilah untuk melakukan penginputan. Masukan kepala daerah dan daerah perlu untuk menyatukan program,” katanya.
(HW)
