Ni’matullah ‘Bela’ PT Vale, Mahasiswa: Ironi Mantan Aktivis
BIMATA.ID, Makassar – Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe menuai kritikan tajam dari aktivis karena dianggap membela alias ‘pasang badan’ untuk PT Vale Tbk.
Panglima Besar Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) Muhammad Aswan menegaskan mendukung penuh DPRD Sulsel untuk mengurangi dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Sulsel, termasuk di PT Vale Indonesia yang beroperasi di Sorowako, Luwu Timur.
“Kami dari GAM mendukung upaya DPRD Sulsel dalam mengurangi dominasi asing dalam pegelolaan sumber daya alam kita, jika tidak bisa sepenuhnya, minimal tidak terlalu dominan, kalau di Freeport bisa, mengapa tidak di PT Vale,” kata Aswan dalam keteragannya, Jumat (25/3/2022).
Ia pun menyoroti sikap wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah yang terkesan ‘pasang badan’ membela PT Vale. Bahkan, politikus Demokrat itu dalam keterangannya di sejumlah media malah memojokkan sesama legislator yang bersikap tegas terhadap keberadaan perusahaan asal Brazil itu.
“Yang ironi ada anggota DPRD Sulsel yang terkesan membela PT Vale, tidak terima utusan PT Vale diusir saat rapat dengar pendapat (RDP) karena memang yang datang bukan yang diundang, lucunya malah terkesan menyerang sesama legislator yang bersikap tegas terhadap PT Vale, inikan ironi karena diucapkan oleh katanya mantan aktivis,” kata dia.
Ia pun menegaskan, jika pihaknya mendukung dan akan mengawal pembahasan PT Vale di DPRD Sulsel. Apalagi selama ini, direksi perusahaan yang beroperasi di Sorowako Luwu Timur dikenal sangat eksklusif.
“Saya tegaskan jika kami akan mengawal pembahasan PT Vale di DPRD Sulsel, sudah terlalu lama perusahaan asing menguasai sumber daya alam kita,” terang Aswan.
Sebelumnya, dalam keterangan ke sejumlah media di DPRD Sulsel, Ni’matullah menyayangkan pengusiran yang dilakukan komisi D DPRD Sulsel terhadap perwakilan PT Vale.
“Saya merasa terganggu dengan narasi yang menyebutkan DPRD mengusir utusan PT Vale, lagian rapat yang digelar Komisi D adalah RDP bukan rapat pengambilan keputusan,” kata Ni’matullah, Kamis, (24/3). Ia mengatakan jika RDP dilakukan untuk membahas soal limbah bukan rapat pengambilan keputusan.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina saat dikonfirmasi mengaku, tak ingin berpolemik lebih jauh. Ia tetap pada pendiriannya untuk menghadirkan direksi PT Vale dalam RDP sekaligus meminta agar kontrak Vale yang berakhir 2025 tidak diperpanjang.
“Saya tak yakin pak Ulla lebih memihak investor asing dari pengusaha lokal dan nasional. Beliau mantan aktivis yang mumpuni. Tidak mungkin menjadi beking orang orang asing yang terus mengeruk kelayaan alam sulsel,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui upaya upaya sistematis untuk menggagalkan perjuangannya untuk menghentikan kontrak PT Vale makin terasa. “Begitu banyak kepentingan yang bermain di Vale,” katanya.
(HW)
