BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran bisa disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan RI Tahun 2021, di Gedung Kemhan RI, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Februari 2022.
“Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggung jawaban kita kepada negara,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Bimata.Id.
Seperti diketahui, dari hasil pencapaian tiga tahun belakang ini, Kemhan RI sudah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan, salah satu tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah RI.
Oleh karena itu, Prabowo meminta, agar satuan kerja Kemhan RI senantiasa menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI. Sehingga, pihaknya dapat mewujudkan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sementara, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Hendra Susanto mengemukakan, ada empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan tersebut.
“Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam acara itu, juga dilaksanakan penyerahan surat tugas pemeriksaan laporan keuangan Kemhan RI Tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan kinerja keamanan pertahanan siber Kemhan RI dan TNI, serta laporan hasil pemeriksaan pengadaan barang dan jasa pada UO TNI AD, AL, dan AU.
Hadiri dalam acara pembukaan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI, yakni Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI M Herindra, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan RI, Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemhan RI, Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana.
Lalu hadir pula Irjen TNI, Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
[MBN]
