BIMATA.ID, Jakarta- Belum lama ini, Ekonom senior Faisal Basri meramalkan pemerintahan akan ambruk secara moral sebelum 2024. Dalam hal ini, PPP dan PKS pun ikut angkat bicara terkait prediksi Faisal Basri tersebut.
“Meskipun terkesan bombastis dan menusuk sebagaimana memang ciri seorang Faisal Basri, namun bagi PPP, kritik dan kecaman dari kritikus sekelas Faisal Basri perlu juga jadi bahan introspeksi bagi kalangan yang ada dalam pemerintahan, termasuk partai koalisi yang menempatkan sejumlah kadernya dalam posisi-posisi pemerintahan,” jelas Waketum PPP Arsul Sani, Minggu (30/01/2022).
Arsul menambahkan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dijaga. Hal itu demi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi sekaligus upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
“Ini termasuk bagaimana memastikan tidak adanya benturan-benturan kepentingan (conflict of interest) antara kepentingan publik dengan kepentingan yang terkait dengan bisnis atau kelompok bisnis terafiliasi dari para pengambil kebijakan pemerintahan,” ungkap Arsul.
Senada dengan Arsul Sani, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan Faisal Basri harus menjadi evaluasi pemerintah untuk memperbaiki kualitas.
“Pertama Pak Faisal Basri ekonom yang tajam dan kuat datanya. Kedua, pernyataannya merupakan peringatan agar Pemerintah memperbaiki kualitas pengambilan keputusannya,” kata Mardani.
Dia pun menegaskan, siapapun yang jauh dari rakyat dan membuat keputusan tetapi tidak untuk kesejahteraan rakyat, maka otomatis akan ditinggal rakyat.
“Mestinya ‘hukuman’ rakyat dilakukan saat Pemilu,” kata Mardani.
(ZBP)
