BIMATA.ID, Jakarta – Isu perombakan (reshuffle) kabinet semakin kencang berhembus belakangan ini, seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon pamungkas di tahun 2021 yang akan jatuh pada 8 Desember.
Seperti kebiasaan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan reshuffle kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa yang sering dikaitkan sebagai hari baik.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengungkapkan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Presiden Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinetnya.
“Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden. Karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” ungkapnya, Rabu (01/12/2021).
Hingga saat ini, PKB juga belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi mengenai isu reshuffle. Namun, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini memaklumi ketika saat ini masyarakat cukup antusias dengan isu reshuffle, karena Hari Rabu Pon memang tinggal tersisa sekali pada tahun ini, yakni pada 8 Desember 2021.
“Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal. Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember,” terang pria yang akrab disapa Gus Jazil ini.
Kendati begitu, sambung Gus Jazil, tidak mesti juga Presiden Jokowi akan menjadikan Rabu Pon pamungkas di Tahun 2021 atau sepekan mendatang untuk melakukan reshuffle cabinet, karena sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan.
Terkait munculnya wacana PAN yang disebut-sebut ingin bergabung di kabinet meskipun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu berada di kubu yang berseberangan, Gus Jazil mengatakan, hal tersebut juga terserah kepada Presiden Jokowi.
“Perlu saya ingatkan, karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte,” kata Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur (Jatim) X ini.
[MBN]
