BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mewakili Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas meminta dukungan Komisi VI DPR dalam Pengurangan saham pemerintah (dilusi) Garuda Indonesia untuk mengurangi utang emiten penerbangan plat merah tersebut yang mencapai USD9,8 miliar atau setara Rp139 triliun.
“Kami mohon dukungan pendapat bapak ibu sekalian, apabila ada pemegang saham baru apakah kita diperbolehkan untuk melakukan dilusi daripada kepemilikan pemerintah,” ujarnya saat rapat kerja, Selasa (09/11/2021).
Saat ini, saham milik pemerintah mencapai 60,5 persen, Trans Airways sebanyak 28,2 persen, sisanya milik publik sebesar 11,1 persen. Dia mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maja pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
“Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu sekalian,” katanya.
Di lain sisi, penyelamatan utang Garuda Indonesia pun ditempuh melalui restrukturisasi dalam skema Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam restrukturisasi itu, lanjut dia, Garuda setidaknya membutuhkan pendanaan pemerintah sebesar USD 527 juta atau setara Rp7,5 triliun.
(ZBP)
